Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)
Jakarta, jurnas.news - Pemanfaatan data terkini terkait anak tidak sekolah merupakan langkah penting dalam mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.
"Ketersediaan data terkini merupakan langkah awal untuk mengatasi anak-anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan. Data tersebut harus segera diikuti dengan aksi nyata untuk mengatasi masalah yang ada," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Kamis (9/4).
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sekitar 76% anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Lestari mendorong agar pemanfaatan dasbor ATS diiringi dengan intervensi tepat sasaran, seperti bantuan pendidikan dan program afirmasi di daerah tertinggal.
“Data tanpa aksi hanyalah angka. Kuncinya adalah kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah benar-benar kembali ke bangku sekolah,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap data terkait anak yang terkendala mendapatkan layanan pendidikan itu bisa diakses dan dimanfaatkan semua pihak, seperti dinas pendidikan kabupaten/kota hingga kepala desa.
“Dengan transparansi data, kebijakan yang lahir akan lebih akuntabel dan tepat guna,” tegas Rerie.
Dengan data yang valid, tegas Rerie, kita tidak lagi bekerja dalam gelap.
"Sekarang saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” pungkasnya.
Kamis, 23/04/2026 06:30 WIB
