Indonesia ini kita adalah negara hukum, kita memiliki aturan yang jelas, dan ini wajib ditegakkan agar masyarakat umum dapat merasa tenang dan juga pembangunan ekonomi dapat berjalan terus ke depan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji meminta Polri mengusut tuntas insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas seorang pengemudi Ojol hingga tewas di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Tampil sebagai penyumbang gagasan dalam pembentukan tatanan dunia baru ataupun the next global di tengah ketegangan sub politik dan krisis multilateral. Indonesia menegaskan peran globalnya melalui pendekatan inklusif dan prinsip non intervensi.

Kalau negara liberal mengandalkan pajak untuk mendistribusikan kekayaan, konstitusi kita justru mengamanatkan rakyat harus diberi akses dan kesempatan terlebih dahulu. Baru kemudian pajak menjadi instrumen di hilir.

Yang penting mohon dijaga agar tidak merusak fasilitas umum, tidak anarkis. Karena aksi itu justru akan sampai pesannya kalau dilakukan dengan baik.

Jadi saya kira semoga semuanya bisa berjalan dengan damai pada hari ini. Terkait dengan aspirasinya harus kami dengar dan akan kami perjuangkan.

Kami mengapresiasi Polda Kepri yang proaktif melakukan sosialisasi KUHP baru. Ini langkah penting agar aparat benar-benar siap menghadapi pemberlakuannya. Lebih dari itu, sosialisasi jangan hanya untuk internal kepolisian, tetapi juga ke masyarakat luas.

Kita masih menunggu surat. Ini kan Komisi III DPR masih rapat-rapat. Kalau memang itu, ada surat dari Komisi III untuk bisa disahkan di besok, ya kemungkinan kita sahkan besok.

Jadi yang penting kalau hemat saya, jangan terlalu disalahartikan, bahwa acara inti sudah selesai dan mereka tentunya tetap mempunyai empati begitu.

Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp50 juta, tepatnya kurang lebih Rp58 juta dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta.