Bicara tentang bagaimana mengembalikan sesuatu yang hilang dari orang-orang Papua

Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus HAM) yang dibentuk Kejaksaan Agung harus memperhatikan semua hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

Diharap memberi harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat

Dikirim dari Merauke melalui lima perusahaan distributor lokal.

Parlemen Senayan telah meminta Pemerintah mengevaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara menyeluruh sehingga tujuan percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa tercapai.

DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi Otonomi Khusus Papua secara menyeluruh sehingga tujuan percepatan peningkatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa tercapai.

Karena tindakan separatisme semacam itu jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setiap terjadi gangguan keamanan, di mana saja, maka itu menjadi kewajiban bagi Polri, TNI, dan instansi terkait untuk menjaganya.