Menteri KKP konsolidasikan 5 program ekonomi biru pada pimpinan Perguruan Tinggi

Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta melakukan dialog dengan Dekan Fakulats Hukum. Tujuannya?

Data Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) menunjukkan 60% dari 3.032 perguruan tinggi swasta (PTS) berada dalam kondisi tidak sehat.

Kenapa kita perlu kantor perwakilan? Karena Papua selama ini kita mapping sebagai daerah yang pelanggaran etikanya sangat besar, paling tinggi.

Besarnya potensi desa membutuhkan kader desa yang kapabel agar mampu menggerakkan desa menghadapi berbagai tantangan terkini.

Saya harapkan rekan-rekan Polwan betul-betul bisa tampil untuk menunjukan dan mendorong kepercayaan masyarakat kepada Polri bisa kembali dan harapan kita bisa lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya.

Sudah selayaknya seleksi masuk PTN dibuat inklusif, holistik dan transparan dengan mengedepankan kemudahan dan penalaran berpikir peserta didik.

“Pembahasan pencegahan risiko terkait teknologi, kesetaraan gender, dan teknologi tinggi sangat relevan di masa pandemi Covid-19,” 

Perubahan sistem seleksi masuk PTN yang baru harus benar-benar didasari pertimbangan yang matang, sehingga sistem tersebut mampu menjawab permasalahan yang dihadapi selama ini.

Pimpinan Perguruan Tinggi Sambut Kebijakan Baru Seleksi Masuk PTN