Permintaan cegah oleh KPK itu terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Salah ahli yang dipanggil, dikabarkan ada sosok Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita.
Kasus Lelang Perawan lewat situs nikahsirri.com berpotensi tersangkut pasal pidana perdagangan orang.
RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan disetujui menjadi UU pada Desember 2017.
Perbuatan keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Taufiqurrahman dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir menjelaskan kedudukan dan pengertian hak imunitas yang tersemat pada diri seorang anggota DPR dihadapan hukum
Undang-Undang, KPK hanya dapat menangani permasalahan tindak pidana korupsi.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita perang argumen dengan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung.
Dalam putusannya hakim menyebut jika terdakwa Irman dan Sugiharto juga memperkaya sejumlah korporasi yang menggarap proyek e-KTP.