Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM harus memaksimalkan alokasi anggaran untuk legislasi.

Komisi V DPR RI meminta seluruh direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran (T.A) 2021 berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2021.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memimpin rapat kerja dengan tiga mitra yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji memaparkan, proposal total anggaran Ditjen Migas tahun 2022 sebesar Rp 1.748,79 miliar.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Heru Widodo mengkritisi penyerapan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang belum maksimal. Dimana, rendahnya penyerapan anggaran tersebut perlu dievaluasi serius.

Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di tahun 2022.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri meminta penambahan anggaran ke Komisi III DPR RI untuk tahun 2022 mendatang.

Komisi VI DPR RI melaksanakan Rapat Kerja bersama dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan jajaran membahas perihal RKP K/L dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022, Rabu (2/6).

RDP kali ini membahas tentang peningkatan literasi dengan upaya menambah jumlah buku bacaan untuk daerah.