Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah satu suara mensolidkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Pengetatan dan pelonggaran mobilitas bukanlah kebijakan yang tidak konsisten, namun hal itu adalah cara untuk menemukan kombinasi terbaik antara kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Dedi mengatakan, kebijakan tersebut sebagai upaya menekan penyebaran pandemi dengan tidak mengorbankan putaran roda ekonomi.

Dari 1.200 responden, sebanyak 67 persen masyarakat tidak puas dengan kebijakan tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung kebijakan pemerintah membebaskan uji validitas tes antigen dari ketentuan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat membawa Indonesia keluar dari puncak kasus Covid-19.

Arifin menjelaskan, personel Satpol PP akan bersinergi dengan TNI/Polri dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di lapangan mendukung pengendalian dan pengawasan ketertiban umum berkaitan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dengan sistem Ganjil Genap.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai  dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 sebagai kebijakan yang tidak ada dasar ilmiahnya.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Sebab kondisi wabah pandemi yang belum juga usai, ditambah kebijakan yang membatasi mobilitas, membuat banyak orang tertekan.

Greenback juga menikmati kenaikan dari data pekerjaan AS yang mengesankan minggu lalu, dan dari pernyataan pejabat Fed tentang pengurangan pembelian obligasi dan menaikkan suku bunga lebih cepat dari pada pembuat kebijakan di negara lain.