Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal keputusan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, mulai 3 - 20 Juli mendatang.

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti mengucapkan turut berduka cita terhadap kejadian yang menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee di perairan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, tadi malam (Selasa, 29/6).

Kalangan dewan meminta pemerintah menjadikan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta sebagai RS Darurat Covid-19. Hal itu mengingat jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meroket di Indonesia.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ternyata banyak salah sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada ketidaktepatan penyaluran sebesar Rp1,18 triliun. Bahkan, Rp91,8 miliar dari bantuan itu diberikan kepada 38,2 ribu penerima yang sudah meninggal.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bersinergi guna menanggulangi penyebaran Covid-19 yang semakin meroket di Indonesia.

Perempuan memainkan peran penting untuk mendukung perdamaian, keamanan dan stabilitas. Dimana, peran perempuan saat ini semakin signifikan dan sangat berpengaruh dalam seluruh kehidupan bermasyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mempertanyakan skenario besar atau grand design dalam menghadapi profil utang luar negeri dan jatuh tempo pada 5 hingga 15  tahun mendatang. Sebab rasio utang pemerintah terus mengalami peningkatan dari 30,2 persen  dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 menjadi 39,4 persen dari PDB pada tahun 2020, akibat defisit keuangan negara yang disebabkan pandemi Covid-19.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah meminta agar uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dihentikan sementara di provinsi yang mengalami lonjakan tertinggi kasus Covid-19.

Partai Gerindra masih enggan mengomentari wacana masa jabatan presiden tiga periode yang belakangan mengemuka ke publik.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, perpanjangan tersebut dilakukan setelah pihaknya melihat perkembangan serta melakukan evaluasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).