Revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua diharapkan bisa mengakhiri berbagai persoalan di Papua.

Pemberian otonomi khusus Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia.

Habib mengatakan Polri harus menindak tegas para oknum dari berbagai instansi yang bermain dengan keselamatan masyarakat.

Pemerintah dan TNI/Polri harus menyelidiki alasan utama di balik tidak selesainya aksi kriminal di Papua.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani meminta kepada Kementerian Sosial untuk tidak mencabut kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST). 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengunjungi gereja sebagai rumah ibadah umat kristiani yang terdampak bencana alam Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Fraksi Gerindra DPR/MPR RI meluncurkan Website Fraksigerindra.id. Tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.

Diperlukan adanya peraturan setingkat Undang-Undang (UU) dalam mengatur peredaran minuman beralkohol di Indonesia agar ada konsistensi dalam pengaturannya.