Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pentingnya sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU Bumdes), agar ketika sudah diputuskan, tidak tumpang tindih dengan norma-norma yang ada di UU lainnya.

DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna pembahasan RUU APBN 2022 dalam masa persidangan I tahun 2021-2022 dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi. 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) belum juga disahkan  setelah melewati masa  17 tahun pembahasan di lembaga legislatif.

Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisihnya kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau Badan Usaha tersebut.

China bergerak cepat untuk memperketat kendali atas sektor teknologi, dengan mengumumkan rancangan undang-undang (RUU), yang berisi larangan persaingan tidak sehat, serta pembatasan penggunaan data pribadi konsumen.

DPD RI menggelar pembukaan awal masa Sidang I DPD RI Tahun 2021-2022. Dalam masa sidang ini, seluruh alat kelengkapan DPD RI dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diagendakan pada tahun sidang 2020-2021 terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. 

Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga mengapresiasi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang memberikan informasi tentang perkembangan RUU BUMDes yang kini sedang dibahas pada tingkat pertama bersama pemerintah.

Presiden Jokowi telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RUU APBN 2022. Meskipun gambaran perekonomian 2022 diperkirakan menuju tahap pemulihan, ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi pemerintah.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 adalah sebesar Rp2.708,7 triliun.

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp427,5 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.