Pengadaan barang dan jasa ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kita, karena korupsi di daerah itu 70 persen (di) pengadaan barang dan jasa, ini menurut sumber dari KPK, jadi harus menjadi perhatian kita semua untuk melakukan pembenahan

Pasalnya, yang menyebabkan harga pangan alami kenaikan karena rantai pasok yang tidak tertata, sehingga Kementan turun ke setiap daerah menghadirkan pasar mitra tani atau gelar pasar murah.

Jawa Tengah tertinggi, disusul Jatim, dan Sumsel

Kita ketahui bahwa perhatian dan komitmen terhadap lingkungan hidup merupakan bagian penting dari pembangunan yang seringkali diabaikan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Sehingga tak jarang keberadaan lingkungan hidup yang memiliki suasana ekosistem alami yang asri dengan berbagai makhluk hidup semakin sulit kita jumpai di banyak kota di Indonesia saat ini.

Kami mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan menstabilkan harga minyak goreng juga bahan pokok lainnya. Namun jika upaya itu dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang tidak fair dan berlebihan tentu akan menimbulkan masalah baru lainnya di level petani dan daerah.

Dengan momentum pekan imunisasi dunia ini, kami berharap semangat tenaga kesehatan, masyarakat dan jajaran pemerintah daerah maupun mitra pembangunan dapat semakin ditingkatkan untuk menjalankan program imunisasi demi tercapainya tujuan keluarga yang sehat dan berkualitas

Penghargaan ini diberikan di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) LLDikti Wilayah III di Puncak, Jawa Barat pada Kamis (21/4) kemarin.

Hal ini disampaikan oleh Kepala LLDikti Wilayah III, Paristiyanti Nurwardani, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama pimpinan perguruan tinggi di Puncak, Jawa Barat, pada Kamis (21/4).

Hal itu didalami tim penyidik lewat pemeriksaan Febriana Anidya, karyawan PT SMI, pada Kamis (21/4).

Saya berharap pemerintah mengutamakan karteker yang memenuhi syarat dan berasal dari daerah. Sebagai Senator Papua Barat, saya mengingatkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar dalam menunjuk karteker di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat, tentu dengan menjadikan hukum sebagai rujukan penunjukan karteker.