Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengapresiasi atas saran dan masukan Jaksa Agung, ST Burhanuddin kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar PSBB ditindak dengan sanksi tilang ataupun Tipiring.

Said Didu  dan para pengacara harus tetap mematuhi kebijakan Pemerintah yakni pemberlakuan PSBB demi mencegah penularan COVID-19

Ketua DPR, Puan Maharani mengimbau pemerintah untuk menganalisa secara cermat terkait wacana relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Kerja pemulihan ekonomi hanya bisa dimulai jika seluruh elemen masyarakat bertekad memenangi perang melawan Covid-19 saat ini.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu langkah memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 tidak akan sulit dijalani.

Jika Wabah Covid-19 sudah dikendalikan maka MUI bakal keluarkan fatwa bolehkan lagi Salat Jumat

Industri dan jasa Bisnis ke Bisnis (B2B) mulai diperbolehkan beroperasi dengan syarat menerapkan social distancing

Wacana Menko Polhukam Mahfud MD terkait perlunya relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dikaji secara detail dan mendalam.

Terkait wacana pemerintah yang sedang mengkaji tentang relaksasi penerapan PSBB, Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen menyatakan bahwa wacana tersebut harus dikaji secara matang dengan mengedepankan beberapa pertimbangan strategis.