Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak pada Juni 2018 mendatang harus dilaksanakan secara berkualitas, karena Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat.

Modal sebesar Rp 200 miliar bagi calon gubernur (Cagub) yang bakal bertarung dalam kontestasi di Pilkada 2018 dinilai masih belum seberapa. Bahkan, uang senilai Rp 200 miliar untuk Pilgub masih dianggap belum serius.

Ada sejumlah cara untuk mencegah politik uang dan mahar politik dalam Pilkada Serentak 2018. Salah satunya dengan membatasi biaya belanja kampanye.

Pengakuan La Nyalla Matalitti terkait permintaan uang sejumlah Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Pilgub Jatim, ternyata tak sebanding dengan yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Melihat peta perkubuan di pilkada serentak 2018, kemungkinan besar hanya akan ada tiga pasang capres/cawapres, atau maksimal empat pasang.

Kasus La Nyalla ini bukan semata-mata soal personal, tapi lebih pada kesalahan dalam sistem demokrasi yang teramat liberal dan mahal.

Ketua pemenangan pemilu Sumatera III DPP Partai Golkar, Azis Syamsudin siap untuk memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dipastikan akan berjalan dengan aman. Hal itu akibat sistem demokrasi di tanah air yang sudah berjalan dan terbangun dengan baik.

Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran Kabinet Kerja serta aparat penegak hukum untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.