Jika mengikuti putusan MKD, maka sanksi Ahmad Sahroni akan berakhir pada 5 Maret 2026.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menekankan pembiayaan APBN untuk infrastruktur berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Cholil Nafis mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan toa masjid atau mushola untuk bangunkan sahur

KPK membuka peluang memanggil Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) Japto.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan tol serta pengendalian kendaraan ODOL menjelang arus mudik Lebaran.

Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta agar Penurunan Tanah di Jalur Kereta Semarang agar ditangani secara permanen dan terpadu.

Menutup Masa Sidang III Tahun 2025–2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR tengah mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Evaluasi tersebut bukanlah sekadar catatan, melainkan menjadi bahan perbaikan kinerja ke depan untuk pengelolaan keuangan negara yang semakin baik.

Dalam konteks inilah, pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat.

Maaf, kami melihat bahwa MKMK ini tidak konsisten dalam persoalan ini, contoh kasus Ketua MK yang dilaporkan tapi kemudian itu di-dismiss.