Awal pekan ini, Washington mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Langkah tersebut kemudian diikuti sekutnya, Australia, Inggris, dan Kanada.
Johnson, mengikuti sikap sekutunya, Amerika Serikat (AS) dengan tidak mengirim perwakilan resmi pemerintah ke ajang yang bakal digelar di Beijing pada Februari. Terakhir, soal kasus pelecehan seksual terhadap petenis terkemuka, Peng Shuai.
Australia dan Inggris menyusul Amerika Serikat dalam deretan negara yang memboikot Olimpiade Musim Dingin di Beijing, di saat negara sekutu lainnya juga mempertimbangkan langkah serupa untuk memprotes pelanggaran HAM China.
Keputusan itu dibuat karena perjuangan Australia membuka kembali saluran diplomatik dengan China untuk membahas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan langkah Beijing memperlambat dan memblokir impor barang-barang Australia.
Pada Senin (6/12), Gedung Putih mengatakan pejabat pemerintah AS akan memboikot Olimpiade Musim Dingin karena "kekejaman" hak asasi manusia China, meskipun atlet AS bebas bepergian ke sana untuk bersaing.
Boikot AS dilakukan beberapa minggu setelah pembicaraan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, yang bertujuan meredakan ketegangan hubungan kedua negara.
Komentar itu muncul setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan minggu ini bahwa mereka tidak akan mengirim pejabat pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin 2022 karena "kekejaman" hak asasi manusia China.
Keputusan itu diambil setelah AS menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk berdebat dengan posisi apa yang akan diambil pada Olimpiade, yang diselenggarakan pada Februari tahun oleh negara yang dituduh melakukan "genosida" terhadap Muslim Uyghur di wilayah barat laut Xinjiang.
Keberadaan Peng menjadi perhatian internasional setelah hampir tiga minggu absen di depan umum setelah mengunggah pesan di media sosial pada awal November yang menuduh mantan Wakil Perdana Menteri China Zhang Gaoli telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya.
Boikot diplomatik di Olimpiade itu sebagai protes atas pelanggaran hak asasi manusia di China