Ketua KPK terlihat enggan menggeledah kantor PDIP dan tak setuju ide Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang ingin mengadili Harun Masiku secara in absentia

Menurutnya tak pantas jika pimpinan KPK yang disebut terburuk harus duduk bersama orang-orang `hebat` di ICW.

Apa ICW lupa atau sengaja mengabaikan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Syahrul terakhir kali menyerahkan LHKPN ke KPK pada 2015 ketika menjadi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018.

Perubahan pengadaan barang atau jasa memang tidak terelakkan karena kebutuhan, namun perubahan ini langsung diikuti dengan perubahan Rencana Umum Pengadaan Kementerian

ICW menilai jika RUU KUHP itu disahkan akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.‎ Salah satunya, hilangnya kewenangan KPK dalam menindak perkara korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  baru menyentuh 10 persen pihak-pihak yang menerima aliran dana e-KTP.

Keinginan Setya Novanto mendapat status justice collaborator (JC) menunjukkan jika yang bersangkutan bukan sebagai pelaku utama korupsi e-KTP.