Hasil 12 kali kajian para pakar di Forum Diskusi Denpasar 12 terbukti bahwa perangkat perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu melindungi perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual.

BPK mengungkap 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun, dengan rincian 6.617 (46 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 7.512 (52 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 (2 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar.

Bamsoet menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19. Tetapi setiap diundang tidak hadir.

Saya di sini dalam memenuhi undangan dari Sekjen KKP RI Antan Novambar dan seklaigus mewakili Pimpinan Komite II DPD RI. Program-program seperti ini adalah perwujudan sinergitas Komite II DPD RI dibawah kepemimpinan Ketua Komite II Yorrys Raweyai dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Penentuan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berada ditangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Harapannya pengaduan dari Paguyuban Pegawai Eks Merpati ini dapat diselesaikan oleh BAP DPD RI dan hak mantan karyawan Merpati Airlines dapat diakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan.

Merkel, berbicara atas undangan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada pertemuan puncak bisnis Asia-Pasifik, mengatakan itu adalah tugas politisi untuk membuat kasus intervensi serius dengan jujur kepada publik.

Bamsoet menjelaskan, dari banyaknya gugatan judicial review yang diajukan ke MK dan adanya gugatan yang dikabulkan, menunjukkan bahwa masih ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Konstitusi.

Kita meminta Pancasila ditempatkan di hierarki tertinggi sebagai filter dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi tuntutan kami saat ini.

Ketua Komite II DPD RI ini menegaskan bahwa keterlibatan KSPSI yang dipimpinnya merupakan bentuk keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan dan rancangan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan dunia ketenagakerjaan, khusus bagi masa depan pekerja.