Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Jawa dan Bali sebuah langkah bijak untuk membatasi pergerakan orang di tengah belum terkendalinya penyebaran virus korona di Tanah Air.

Komisi IX DPR mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 2021 di Pulau Jawa dan Bali.

Mendikbud mengatakan, penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kerja keras Fortadikbud mewartakan kebijakan-kebijakan dan program Kemdikbud di tengah pandemi Covid-19, hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi, yakni vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. 

Menurut anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka, kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak.

Perlunya pengendalian impor kedelai melalui kebijakan dari non lartas menjad.

Pemprov DKI memperpanjang PSS Transisi. Kebijakan ganjil genap belum diberlakukan oleh Polda Metro Jaya.

Maka dari itu, Pemerintah melakukan kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) dan ditandatangani oleh sejumlah petinggi lembaga negara.

Kebijakan itu pun telah disepakati oleh sejumlah petinggi lembaga negara. 

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, kebijakan yang mulai diberlakukan 1 Januari 2021 itu langkah tepat mengantisipasi peningkatan penyebaran Covid-19 dari Eropa.