Cara paling efektif menjaga wibawa pers adalah dengan tidak ikut menyebar berita bohong atau hoaks dan ikut aktif meluruskan segala berita bohong.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono meminta masyarakat tidak termakan hoaks atau kabar bohong terkait adanya pembuatan sertifikat tanah lewat link yang beredar di media sosial.

Kalangan dewan meminta pihak-pihak yang tidak mengerti teknis perubahan peraturan perundang-undangan untuk tidak menyebarkan hoaks terkait dengan langkah Presiden RI Joko Widodo yang telah mencabut Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Tidak benar  Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui rencana gelaran Kongres Luar Biasa (KLB).

90% lebih hoaks yang beredar di masyarakat bersumber dari media sosial, untuk itu pastikan rujukan berita hanya dari situs resmi dan akun media sosial resmi penanganan COVID-19

Menurut anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, berbagai pengaruh negatif tersebut sedang digaungkan dan dimainkan oleh para oknum pemecah belah bangsa.

Hoaks dan radikalisme menjadi salah satu ancaman nyata yang dihadapi masyarakat di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat.

Masyarakat jangan mudah mempercayai hoaks yang banyak beredar di media sosial menjelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dimulai pekan depan.

Berita hoaks yang tidak benar terkait efek vaksin yang katanya ada orang meninggal karena divaksin, padahal itu berita lama, 2018.

Vaksin yang akan digunakan untuk program vaksinasi pemerintah dikemas dalam bentuk vial single dose dan tidak akan ada penandaan "only for clinical trial" karena telah memperoleh izin penggunaan.