Bapak Presiden memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, tidak berlebihan namun tegas.

Mendagri menekankan agar pemerintah daerah tidak menunggu dari pemerintah pusat.

Instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Nomor 15 Tahun 2021, yang kemudian diikuti oleh Pemerintah Daerah melalui Perda dan Perbup/Perwalkot tentang Strategi Penanganan Covid-19 melalui PPKM Darurat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Mendagri juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM Darurat.

Mendagri telah membentuk 12 tim untuk menyelesaikan persoalan segmen batas daerah.

Kalangan dewan mendukung penuh kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Mendagri berpesan, agar Pengurus TP-PKK Pusat dapat tetap menjaga kekompakan serta membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dan jaringan PKK di daerah.

Camat, kepala desanya beliau bisa, tanda tangan elektronik, saya belum sekarang ini, jujur, saya harus belajar dengan Pak Kepala Desa, ini bisa menjadi model.

Panduan ini dihadirkan sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kalangan dewan angkat bicara soal keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Mendikbud, Menag, dan Mendagri terkait seragam sekolah dicabut.