Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) luncurkan Program Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Tahun 2021 bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI. Peluncuran program tersebut digelar di Jakarta, Kamis, (25/2).

Komisi III DPR RI akan menindak lanjuti berbagai masukan yang disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait revisi Undang Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui harmonisasi revisi UU 16/2004 tentang Kejaksaan setelah seluruh fraksi menyatakan setuju pengharmonisasian RUU tersebut.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melihat PP Nomor 55 Tahun 2007 menciptakan persoalan Kementerian Agama dalam menyelesaikan sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI). Hal ini tidak lepas dari persoalan kebijakan pemisahan kewenangan pengelolaan Guru Pendidikan Agama di sekolah.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan pertemuan secara virtual dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) untuk menerima laporan hasil survei terkait kondisi ekonomi di Indonesia khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Kalangan dewan mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil yang menerima dan menyetujui desakan Komisi II DPR agar sertifikat elektronik ditunda pemberlakuannya.

yang berwenang untuk mengatur keamanan  pangan di Indonesia adalah negara yang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengusulkan agar pelaku industri menggunakan GeNose C19 sebagai alat skrining Covid-19.

Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan kementerian Pertanian (Kementan) serta Badan Urusan Logistik  (Bulog) harus dapat mengatasi kenaikan harga pangan dan melakukan operasi pasar menjelang bulan ramadhan.