Partai Demokrat menilai usulan Forum Purnawirawan TNI terkait pemecatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebagai aspirasi yang harus dihormati.

Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi.

Sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI yang meminta agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dicopot dinilai sebagai bentuk kegilaan dan ketakutan.

Usulan ini disampaikan saat rapat dengan Komisi I DPR RI, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan ASN di lingkungan TNI yang bertugas menjaga daerah operasi, termasuk perbatasan dan pulau terluar.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono meminta TNI memberikan pembinaan kepada organisasi masyarakat (Ormas) agar tidak mengganggu iklim investasi dan industri di tanah air.

Bagaimana fungsi dan tupoksi-nya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menilai tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang wajar.

Selain TNI, umat Islam merupakan kekuatan nasional yang menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia untuk merawat kesatuan dan persatuan.

Seruan sekelompok purnawirawan TNI untuk memecat Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI di dinilai drama politik yang tak perlu dilakukan.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pergantian Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres sebagai usulan yang baik.