KPK menduga ketiga pihak tersebut berperan dalam penyimpangan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 menjadi 50:50.

Penyidik KPK berada di Arab Saudi dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji

Kementerian Haji dan Umrah resmi melantik para pejabat struktural pada Rabu (26/11) kemarin di Jakarta.

KPK mengantongi bukti dugaan biro perjalanan haji dan umrah, Maktour Group menghilangkan barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

KPK menyita satu unit rumah di kawasan Jabodetabek, satu unit mobil bermerek Madza CX-3 dan dua unit sepeda motor pada Selasa, 17 November 2025.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat biro perjalanan atau travel haji dan umroh pada hari ini, Senin, 17 November 2025.

BPKH menyatakan menghormati serta mendukung seluruh proses hukum oleh KPK mengenai layanan pendukung haji.

KPK mencecar mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama RI Subhan Cholid terkait pembagian kuota haji tambahan.

Kasus ini berkaitan dengan pengumpulan atau mobilisasi tarif pengiriman barang jemaah haji.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid pada Rabu, 7 November 2025.