Pengesahan usulan hak angket oleh empat fraksi dan 90 anggota dewan akan bergantung pada mekanisme dan peta politik dalam sidang paripurna DPR.
Pengesahan RUU Pertembakauan ini juga digunakan sebagai upaya untuk menjaga agar industri tembakau di Indonesia tetap beroperasi.
Menkumham dinilai tidak punya pintu masuk untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz.