Dalam persiapan pelaksanaan progam JKP, dibutuhkan sinergi yang intens antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di NTT, Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja yaitu BPJS Bidang Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan penggalangan donasi untuk meringankan beban masyarakat.

Melalui Inpres tersebut, Kemendes PDTT mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Integrasi data dibutuhkan sebab salah satu syarat penerima program JKP adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sinergitas dengan BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan, pemulangan  dan pemberdayaan PMI.

Ketua Dewas BPJS Kesehatan yang baru, Achmad Yurianto, menjelaskan dirinya dan para rekan kerjanya sudah dilantik oleh presiden

Muhammad Zuhri juga dilantik sebagai ketua dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pemerintah

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dewan BPJS) bidang Kesehatan dan BPJS bidang Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (10/2).

Dewas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terpilih nantinya tidak hanya menjadi macan ompong dan simbol pelengkap lembaga tersebut.

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terpilih nantinya harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan secara ketat.