Kepala Pusat Penelitian Setjen DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, perlu ada peningkatan kapasitas para pejabat fungsional dan peneliti pada umumnya, dalam rangka mendukung tiga fungsi dewan (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan) yang didasarkan atas hasil riset.

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Universitas Padjajaran (Unpad) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pembentukan Undang-Undang dan Kerja Sama antara BK dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad tentang dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Edmon Makarim melakukan penandatangan perjanjian kerja sama antara BK Setjen DPR dengan FH UI. 

Sekretariat Jenderal DPD RI melalui Pusat Kajian Daerah dan Anggaran mengadakan Seminar Nasional Online dan Call For Papers bertema “Beban Berat APBN dan Dilema Daerah Dalam Menjaga Optimisme Di Tengah Pandemi: Antara Penyediaan Vaksin, Kebutuhan Utang, dan Kemampuan Keuangan Daerah, Rabu (3/3). 

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul menyarankan untuk segera dilakukan penyesuaian aspek regulasi yang berhubungan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan terhadap UMKM, lewat kebijakan Basis Data Tunggal. 

Capaian dua unit kerja Setjen DPR RI, yaitu Biro Kerja Sama Antar-Parlemen (KSAP) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), yang telah meraih predikat Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) patut diapresiasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan dua piagam penghargaan kepada dua unit kerja di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yaitu Biro Kerja Sama Antar-Parlemen (KSAP) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). 

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik dan memandu pengambilan sumpah jabatan bagi para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Setjen DPR RI.

Segenap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk turut aktif serta dalam publikasi citra positif tentang kinerja DPR RI. 

Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti menyampaikan, penyimpangan kaidah dalam penggunaan bahasa jurnalistik kerap kali menimbulkan ambiguitas yang dapat menyebabkan pesan menjadi tak tersampaikan dengan baik.