Beredar sebuah surat sprindik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan alat rapid test Covid-19 melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dilakukan Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia mengutip penawaran harga yang baru saja diterima untuk pengiriman es kering, diperlukan untuk mendinginkan beberapa agen ulang lab, yang sekitar 20 kali lipat dari norma.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mendorong pemanfaatan teknologi digital, dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, dugaan korupsi yang di usut penyidik terkait dengan pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT).

WHO mengatakan, semua sangat tergantung pada masing-masing negara bagaimana mereka ingin melakukan kampanye vaksinasi melawan pandemi COVID-19.

Vaksin tersebut kini sedang diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar bisa mendapatkan izin edar dan penggunaan di Indonesia.

Kalangan dewan meminta Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera melakukan kajian dan penelitian yang mendalam sebelum mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin Covid-19 yang baru tiba di Indonesia. 

PERIKSHA merupakan organisasi perkumpulan nirlaba, bukan bagian dari organisasi politik atau badan keagamaan.

WHO memperingatkan, negara dan masyarakat agar tidak berpuas diri setelah pemberitaan vaksin dan  keyakinan krisis sudah berakhir setelah vaksin sudah mendekat.