Yasonna justru melemparkan "bola panas" terkait pembubaran tersebut ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Respon pemerintah menyikapi ormas pengusung khilafah tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Pemerintah dinilai tidak paham dengan Pancasila. Hal itu terkait upaya hukum pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah menegaskan tidak segan-segan memproses hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

Ormas yang bertenyangan dengan ideologi anti Pancasila diingatkan agar tidak main-main. Sebab, hal itu akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah memberikan suatu keadilan, kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat Indonesia.

Dokumen laporan Tim Pencari Fakta (TPF) atas kematian aktivis HAM Munir Said Thalib dinyatakan hilang dari Kementerian Sekretariat Negara.

Kesanggupan SBY menemui Wiranto di kantor Menkopolhukam, menurutnya, telah melahirkan citra kesejukan politik di Indonesia.