Dewan Oxford akhinya mencabut Freedom of the City (Kebebasan Kota) dari pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi karena dinilai gagal menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Pemerintah Bangladesh dan Myanmar sepakat meliabatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjamin kepulangan etnis Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar

Kelompok hak asasi manusia (HAM) meminta agar badan-badan internasional diizinkan untuk memantau pemulangan ratusan ribu etnis Rohingya dari Bangladesh ke rumah-rumah.

Administrasi Trump akhirnya mengakui tindakan brutal Myanmar terhadap minoritas etnis Rohingya adalah pembersihan etnis. 

Myanmar dan Bangladesh harus menegosiasikan kesepakatan repatriasi di tahap kedua. Namun, tetap tidak jelas apakah pengembalian yang aman ke Negara Bagian Rakhine dimungkinkan setelah desa mereka hancur.

Pemerintah China menyarankan tiga tahap untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Salah satunya dimulai dengan gencatan senjata di Negara Rakhine Myanmar.

Organisasi Human Rights Watch (HRW) merilis sebuah laporan yang menyoroti kekerasan seksual terhadap perempuan Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Komite utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta pihak berwenang Myanmar untuk mengakhiri operasi militer melawan Muslim Rohingya, serta memberi mereka hak kewarganegaraan penuh.

Jolie memberi contoh pengungsi perempuan dari Myanmar yang tinggal di Bangladesh yang telah dirugikan dan telah mendapat pelecehan seksual.

Pemerintah Amerika Serikat meminta penyelidikan independen atas tuduhan tentara yang melakukan kekejaman terhadap minoritas Muslim tersebut.