Filep juga mencermati konsistensi Pemprov PBD dalam menggelontorkan alokasi dana Otsus untuk pendidikan.

Berbeda cara mengatasinya. Kalau OPM itu harus dengan kekuatan militer karena sudah menyangkut kedaulatan. Kalau KKB baru sekedar keamanan.

Eksekusi terhadap pelaksanaan pembangunan sudah semestinya dikawal terus sebagai bentuk kontrol publik yang juga berhak atas pembangunan dari pemerintah di daerah.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa pengembangan proyek Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Kami pelajari dan dalami lebih dahulu sebab dan penyebabnya, apa yang memicu kericuhan tersebut.

Ketua MPR Dukung Panglima TNI Tetapkan Penyebutan OPM

Syarief Hasan: Kedaulatan Terancam, Perlu Langkah Lebih Keras Hadapi Separatis Papua

Terus terang makin membingungkan, hendaknya pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam bersama TNI-Polri duduk bersama mendefinisikan kelompok-kelompok bersenjata ini.