Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah menginginkan agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Menurut dia, istilah Tax Amnesty jilid II akan memberikan pandangan negatif terhadap pembahasan RUU KUP.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah agar selektif dan kalkulatif dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 harus tepat dan akurat.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah sudah membantah kabar soal adanya bagi-bagi uang kepada warga yang menciptakan kerumunan di kediamannya kawasan Sumenep, Jawa Timur, kemarin. 

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membantah membagikan uang hingga warga berkerumun di Sumenep, Jawa Timur. Said mengatakan video viral beredar di media sosial yang berisi pembagian uang hingga warga berkerumun itu hoax atau tidak benar.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meluruskan kabar bagi-bagi uang kepada warga Sumenep, Jawa Timur sebagaimana video yang beredar belakangan ini. 

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin, sebetulnya masih bisa menghemat pos anggaran tersebut hingga triliunan rupiah.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menginginkan subsidi LPG tepat sasaran. Selain itu, akses masyarakat untuk mendapatkan subsidi juga semakin mudah.