Sebenarnya hal itu lebih tepat ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Tapi kalau sebagai kader partai dan anggota DPR, saya melihat sah-sah saja. Setiap orang berhak mendirikan partai politik di Indonesia, asalkan memenuhi syarat yang berlaku. Mau model partainya terbuka atau tertutup, itu tergantung pendirinya.

Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang kebutuhan yang mendesak. Dengan Giant Sea Wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya di wilayah Pantura.

Upaya kemanusiaan tetap wajib kita utamakan demi keberlangsungan hidup khalayak manusia banyak di Gaza. Melalui segala macam jalur diplomasi kita tetap upayakan agar tercapai tujuan utama kita.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji mengingatkan ancaman berbahaya sedang mengintai PT Pertamina.

Kami menyambut baik kehadiran Menteri dan jajaran barunya. Ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menyelaraskan visi dalam meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi serta penelitian di Indonesia.

Komisi XII DPR RI juga mendesak Kepala SKK Migas untuk memfasilitasi penyelesaian masalah perizinan lingkungan yang dihadapi oleh KKKS dalam rangka mencapai lighting Migas nasional tahun 2025.

Sebenarnya, pembahasan RUU EBT sebelumnya sudah hampir rampung pada periode 2019-2024 di Komisi VII DPR RI. Namun, karena alasan teknis, pembahasannya harus dilanjutkan ke periode saat ini.

Ini kan memang program dari Pak Presiden, jadi ya kita ikuti saja, kita dukung sepenuhnya program presiden. Maksudnya kan baik ini efisiensinya kan untuk masyarakat juga untuk kesejahteraan masyarakat.

Semoga yang dilakukan dalam kebersamaan kemarin di Monas (gladi resik pelantikan kepala daerah) bisa terus membuat solid pemerintahan dan konstruktif, gitu ya. Jadi, kami (Golkar) memang punya tekad maju untuk Indonesia.

Jadi, Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut.