Sesuai amanat konstitusi, APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN 2025 harus dapat menunjukan kehidupan rakyat yang lebih baik, lebih mudah dalam segala urusan dan sejahtera.

Dalam rapat tersebut, Pimpinan Komisi III menyampaikan permintaan perpanjangan waktu pembahasan RUU, mengingat masa persidangan ini merupakan masa persidangan terakhir dalam periode keanggotaan DPR RI 2019-2024.

Gobel menyampaikan telah menerima seluruh nama-nama anggota fraksi pada AKD DPR RI, sebagaimana hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI sebelumnya tentang Penyampaian Nama-Nama Anggota Fraksi pada AKD.

Apakah hasil pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Defisit RAPBN 2025 tersebut lebih tinggi dibandingkan APBN 2024.

Dia juga menganggarkan Rp919,9 triliun untuk transfer ke daerah

Dikatakan Gus Halim, Rapat Pimpinan Paripurna ini sangat penting karena melakukan Evaluasi Kinerja Kemendes PDTT hingga Semester I Tahun 2024

Jangankan disahkan di tingkat Paripurna DPR RI, tahap pengambilan keputusan di tingkat I Pleno Komisi VII saja belum.

Kata OPM yang disampaikan dan jelaskan Filep Wamafma saat sidang paripurna berlangung adalah Orang Papua Maju’ Orang Papua Mandiri.

Jadi, tudingan untuk kepentingan pribadi itu, menurut saya, itu tudingan yang melecehkan keputusan paripurna, hak angket.