Masyarakat harus berhemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok dahulu. Karena saat ini perekonomian tidak stabil, jika masyarakat boros belanja jelang lebaran dikhawatirkan menjadi permasalahan lain setelah lebaran.

"Ini momentum yang sangat bagus. Presiden telah memberi instruksi. Kalau PDN dan UMK-Koperasi mendapat ruang yang semakin besar dalam belanja pemerintah, sangat bagus bagi pemulihan ekonomi dan pemerataan ekonomi"

BPH Migas tidak memperhitungan kenaikan belanja konsumsi masyarakat, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di tahun 2022. Bahkan tidak menghitung mudik dan balik Lebaran di akhir April dan awal Mei 2022.

Kedua destinasi itu dapat dikembangkan menjadi destinasi yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi dengan target wisatawan high spender (minat belanja tinggi) baik nusantara maupun mancanegara.

Penggunaan 40 persen dari APBN, APBD maupun belanja dari BUMN bisa membuka lapangan kerja bagi 2 juta masyarakat Indonesia.

Belanja pemerintah/BUMN/pemerintah daerah, termasuk konsumsi rumah tangga masyarakat, harus dioptimalkan untuk membeli produk dalam negeri. Ini yang akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

"Belanja di daerah juga memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi di masing-masing daerah"

Mengenai aturan belanja pemerintah yang diimbau agar mengoptimalkan produk lokal, dikatakannya, sebetulnya ketentuan belanja pemerintah jelas, yakni apabila kebutuhan semua pemda sudah bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri maka tidak boleh impor.

Kabupaten Sukabumi mendapat alokasi kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun lalu untuk mengembangkan kawasan Kampung Pisang.

Tahun ini kita minta setiap Kementerian dan Lembaga untuk memilih program yang paling tidak prioritas sehingga bisa menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.