Empat RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Iklim RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan. Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita.

PDIP tidak mengundang Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 yang akan digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Insya Allah dalam waktu dekat kami akan undang PSSI, dalam rangka usulan naturalisasi sekaligus menanyakan hal ini.

Hal ini semakin menegaskan bahwa Presiden Prabowo benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat kecil, betapapun kenaikan PPN 12 persen adalah perintah undang-undang HPP.

Presiden menyikapi situasi ini dengan bijak dan tetap mentaati Undang-Undang, namun juga memperhatikan kondisi ekonomi dan kesulitan masyarakat.

Kami juga akan mengundang Pak Presiden dan Wakil Presiden. Kalau tidak salah dulu Pak Presiden juga pernah aktif menjadi kader Golkar, pernah menjadi kader MKGR. Jadi kita akan mencoba undang beliau, tapi ini kan masih pembicaraan awal nanti kita serahkan kepada panitia.

Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan.

Dekopin sebagai lembaga yang memfasilitasi, advokasi, dan edukasi untuk koperasi, sehingga harus bisa berkontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai regulasi untuk melindungi perempuan salah satunya pekerja perempuan sudah disahkan, akan tetapi memang masih perlu banyak hal yang harus dibenahi.

Persatuan Guru Besar Republik Indonesia (PGRI) mendukung penuh langkah pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru