Tren pengeluaran rumah tangga termiskin di Indonesia lebih mengutamakan rokok daripada kebutuhan pokok lain, seperti telur atau susu.

Industri rokok tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terdapat konsumsi besar yang harus diimbangi dengan produksi yang besar.

Kemen PPPA fokus pada upaya pencegahan karena usia perokok yang semakin muda dan semakin banyak pula.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat memang menjadi incaran bisnis dan lahan emas bagi korporasi multinasional penguasa industri rokok dunia.

Tema utama yang dibahas dalam Sidang IPU kali ini sebenarnya mencakup isu-isu besar, seperti penanganan pengungsi Rohingya,  perlindungan terhadap buruh migran, penanggulangan terorisme, juga usulan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU 8/1999, tuntutan ganti rugi tidak boleh melampaui batas waktu tujuh hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Kebijakan liberalisasi perdagangan yang dibuat pemerintah membuat perusahaan-perusahaan rokok asing bisa leluasa mengakuisisi perusahaan rokok nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI berharap upaya mensomasi perusahaan rokok itu tidak dilanjutkan, karena hal tersebut tidak sejalan dengan kepentingan untuk mengembangkan industri pertembakauan.

Adanya pengendalian konsumsi rokok lewat penarikan cukai menunjukkan tidak ada unsur paksaan untuk menghisap rokok. 

Keterlibatan Todung sebagai kuasa hukum Rohayani sontak menjadi sorotan.