Anggota Komisi I DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara mendorong evaluasi penerapan Perda tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi.

Pemkab Badung, Bali tengah membahas rencana pembukaan izin bagi perusahaan yang ingin membangun tower atau menara telekomunikasi di wilayah Badung.

Pakar menilai perjanjian perlu dikaji ulang karena mengikat kepala daerah pengganti setelah kepala daerah yang meneken perjanjian tersebut berakhir masa tugas.

PERATIN mendorong Pemerintah Kabupaten Badung, Bali membuka izin pembangunan tower atau menara telekomunikasi kepada perusahaan lain selain Bali Towerindo.

PERATIN menyatakan perjanjian kerja sama antara Pemkab Badung dengan Bali Towerindo terkait pembangunan tower memicu beragam masalah di wilayah Kabupaten Badung

Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung senilai Rp3,37 triliun karena dianggap wanprestasi atas perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mendorong Kejagung dan KPK mendalami perjanjian kerja sama antara Bali Towerindo dan Pemerintah Kabupaten Badung.

MAKI berharap PN Denpasar akan objektif menangani gugatan wanprestasi PT Bali Towerindo Sentra terhadap Pemkab Badung.

MAKI mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, dalam mencegah praktik monopoli pendirian menara atau tower telekomunikasi di wilayah Badung.