Kalangan dewan meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mensinergikan data kemiskinan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKH) Kementerian Sosial (Kemensos).
Kalangan dewan mempertanyakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang digunakan dalam menentukan subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga miskin atau tidak mampu yang berdaya 450 watt-900 watt.
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI melangsungkan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’ di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin-Selasa, 26-27 April 2021.
Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menkeu meminta kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri untuk membaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Muhadjir pun mengusulkan bila perlu dibentuk tim yang terdiri dari para pendamping dengan koordinasi kementerian/lembaga di bawah lingkup Kemenko PMK.
Intan Fauzi menyebut, sejak Maret 2020, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp405,1 triliun untuk mengatasi Covid-19