Menutup Masa Sidang III Tahun 2025–2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR tengah mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Evaluasi tersebut bukanlah sekadar catatan, melainkan menjadi bahan perbaikan kinerja ke depan untuk pengelolaan keuangan negara yang semakin baik.

Kalau masyarakat menilai otsus gagal, berarti pemerintah daerah yang gagal karena sebagai pengelola dana otsus.

Pembahasan evaluasi APBN 2025 dan rencana program kerja 2026 menjadi fokus Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala BNPP.

Hari ini kita akan rapat Komisi V bersama seluruh mitra dalam rangka evaluasi pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana di Sumatera.

Komisi III DPR RI menegaskan evaluasi kinerja Polri tidak bisa hanya diukur dari capaian penegakan hukum dan statistik keamanan semata.

Catatan-catatan yang kami sampaikan dalam evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Polri ke depan.

Ini mungkin butuh evaluasi oleh BGN agar tidak menjadi bom waktu di kemudian hari.

Harus ada lnagkah antisipatif guna mencegah terjadinya kejadian serupa ke depan.

DPR dan Pemerintah memiliki ruang untuk me-review terhadap produk legislasi yang telah dibuat, setelah melakukan review, evaluasi, dan kajian yang mendalam.