Faktor human error sebetulnya menjadi problem terbanyak soal lalu-lintas angkutan jalan. Banyaknya kecelakaan maut yang terjadi hampir sebagian besar karena pengemudi yang mabuk dan mengantuk.

Tuntutan mereka tersebut sudah sejak lama disuarakan, tapi menjadi semakin kuat karena adanya kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif ojol.

Kami mengusulkan agar penerbitan SIM dan STNK dialihkan ke Kementerian Perhubungan.  Sehingga menjadi satu kesatuan dalam set up kebijakan transportasi.

Kami mengusulkan agar penerbitan SIM dan STNK dialihkan ke Kementerian Perhubungan.  Sehingga menjadi satu kesatuan dalam set up kebijakan transportasi.

Fraksi Demokrat belum bisa berkomentar terkait surat permohonan yang diusulkan Komisi V agar RUU LLAJ pada Oktober 2021 lalu. Sebab belum melihat langsung surat dimaksud, termasuk soal surat permohonan yang dilayangkan kedua kalinya dari Komisi V ke Baleg.

Politikus NasDem ini tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh perihal usulan RUU LLAJ dari Komisi V, sebab belum melihat langsung surat dimaksud.

Rapat Komisi V DPR sendiri mengagendakan pembahasan Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi Dalam Penyusunan RUU LLAJ. Wawan Sunarjo hadir mewakili Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Isa Rachmatarwata M Math karena pada saat bersamaan ada agenda pembahasan anggaran di Komisi XI DPR RI.

Dia tak mempermasalahkan, ada satu fraksi yang secara tegas menyampaikan penolakan terhadap revisi UU LLAJ, namun masih ada suara mayoritas pembahasan dilanjutkan.

Transportasi online ini permasalahan pelik, kita tahu saat ini banyak inovasi dan perkembangan teknologi yang perlu direspon oleh regulasi yang kuat.

Soal dorongan pengelolaan SIM oleh Kementerian Perhubungan nanti kita akan lihat, tentu ini masih harus dibahas oleh kami. Karena kami meyakini ini tidak hanya sebatas pengalihan.