Proses pemilihan dan pengajuan Saudara Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI tentu bukan merupakan objek dari tugas MKMK.

Saudara Adies Kadir tidak harus menggunakan hak ingkar karena tidak memiliki konflik kepentingan pribadi dengan undang-undang yang pernah disahkan oleh DPR.

Proses pemilihan Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI Sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hasil, memilih seseorang maka posisi itu tentu sudah ada provider dahulu melalui prosedur.

Kita harus kembali pada sistem ketatanegaraan kita yang menganut pemisahan kekuasaan. DPR berada di wilayah legislatif, sedangkan MK di wilayah yudikatif.

Dari sisi saya, ketatanegaraan memang yang diputuskan DPR RI itu ya sudah bersifat otonom gitu, jadi dia memang sesuai dengan kewenangannya.

Permintaan tersebut bukan hanya kurang tepat dan salah kamar, tetapi juga berpotensi mendistorsi MK itu sendiri dari dalam.

RUU Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Keputusan negara yang sudah final dan sah secara prosedural tidak boleh terus-menerus diganggu oleh polemik yang tidak menghadirkan fakta atau bukti hukum baru.

Kemenkes menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat peran Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan.