Organisasi Human Rights Watch (HRW) merilis sebuah laporan yang menyoroti kekerasan seksual terhadap perempuan Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Komite utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meminta pihak berwenang Myanmar untuk mengakhiri operasi militer melawan Muslim Rohingya, serta memberi mereka hak kewarganegaraan penuh.

Pemerintah Amerika Serikat meminta penyelidikan independen atas tuduhan tentara yang melakukan kekejaman terhadap minoritas Muslim tersebut.

Theresa May mengatakan, krisis Rohingya tampak seperti pembersihan etnis. Ia berjanji akan memperdalam kemitraan dengan negara-negara di Asia untuk memerangi isu-isu utama.

Militer Myanmar mengganti jenderal penanggung jawab negara bagian Rakhine menyusul laporan pemerkosaan dan pembunuhan secara terorganisir.

Aung San Suu Kyi mengatakan  DK PBB mengabaikan fakta bahwa isu-isu yang dihadapi Myanmar dan Bangladesh saat ini hanya dapat diselesaikan secara bilateral

DK PBB meminta pemerintah Myanmar untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer berlebihan di Negara Bagian Rakhine

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Heather Nauert mengatakan masalah tersebut telah dibawa ke tingkat otoritas tertinggi di pemerintahan Gedung Putih.

Para badan-badan bantuan kekhawatir atas krisis kemanusiaan yang dihadapai etnis Rohingya,  sebab kurangnya tempat tinggal, air, perawatan kesehatan dan sanitasi.

Pengamat mengatakan, Suu Kyi, memilih  tidak mengkritik tentara karena takut mendapat serangan balasan dari sebuah institusi kuat yang mengendalikan semua masalah keamanan.