Pasca amandemen Konstitusi, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Spirit reformasi dan amandemen konstitusi adalah membatasi masa jabatan Presiden, agar tak terulang dampak berkepanjangannya masa jabatan Presiden pada era orde lama maupun orde baru (Suharto).

Jokowi selaku kepala negara diharapkan bergerak untuk melakukan reformasi terhadap Polri. Saran ini demi untuk menyelamatkan institusi Polri.

Forum Aspirasi Konstitusi juga bisa mengevaluasi kinerja konstitusi dari mulai pasca reformasi hingga saat ini yang telah berjalan 24 tahun dan mengalami empat kali perubahan (amandemen).

Garis-Garis Besar Haluan Negara tetap dibutuhkan pada awal reformasi.

MPR sudah tegas menyatakan bahwa semua pihak harus taat konstitusi dan semangat reformasi, karenanya MPR menyatakan tidak ada amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada periode MPR saat ini (2019 – 2024).

Kami terus memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja kearsipan baik di tingkat unit pengah maupun SDM arsiparis atas kerja-kerjanya yang berdasarkan hasil audit kearsipan yang dilaksanakan secara teratur setiap tahun.

Bersama-sama berikhtiar maksimal membawa harkat dan martabat Kementerian Desa PDTT untuk menjadi yang terbaik.

Target skor penilaian reformasi birokrasi di Kemendes PDTT dinaikkan menjadi angka 85.

Wacana penempatan perwira aktif di berbagai jabatan sipil tentu langkah mundur bagi reformasi dan semangat profesionalisme TNI.