Posisi DPD RI dalam memandang rencana amendemen konstitusi berada dalam koridor untuk kepentingan bangsa dan negara. Amendemen yang disuarakan DPD RI juga merupakan salah satu bentuk upaya dalam memaksimalkan perjuangan kepentingan dan aspirasi daerah. 

Google membantah kebijakan mengunduh Google Penelusuran di sistem operasi Android, semata-mata sebagai bentuk monopoli pasar. Hal itu diperlukan untuk merebut pangsa pasar dari kompetitor, Apple.

Penguatan Bakamla itu penting. Itu kapal-kapal China dan sebagainya ditangkap  namun hanya bisa ditangkap tidak bisa dieksekusi karena Bakamla secara undang undang belum punya power.

PON XX Papua dapat memiliki tujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta  meningkatkan ketahanan nasional. PON XX Papua juga menjadi bukti bahwa negara hadir di Papua, dan Papua menjadi bagian dari NKRI.

Dalam sidang di depan panel lima hakim yang berlangsung di Pengadilan Umum, Luksemburg pada Senin (27/9), Google menyebut Android telah menjadi kisah sukses besar persaingan di tempat kerja.

Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri (Gerbang Emas) beraudiensi dengan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/9). 

Tahapan awal yang harus kami lakukan di tahun 2022 sepenuhnya  adalah tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik. Seperti tertuang pada kebutuhan pagu anggaran KPU tahun 2022, KPU masih kekurangan anggaran sebesar Rp 10,842 triliun lagi. Pada tahun 2022 dalam penyelenggaraan tahapan pemilu KPU membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,295 triliun.

Google didenda karena menyalahgunakan dominasinya di sistem operasi seluler dan pasar aplikasi.

Mendengar permintaan anak kecil itu, spontan Erick Thohir dan peserta yang hadir tertawa. Dengan sigap, Erick  langsung mengiyakan permintaan tersebut.

Ini menjadi catatan penting kita bersama, revitalisasi Lapas harus dipercepat, seharusnya Instalasi Listrik menjadi hal yang utama dan dikedepankan  agar aspek keamanan tetap terjaga. Kita harapkan ini menjadi catatan Kemenkumham, Dirjen PAS beserta jajarannya.