Komisi X DPR RI menerima masukan konstruktif untuk RUU Sisdiknas. Kali ini masukan diberikan salah satunya oleh Majelis Adat Kerajaan Nasional (MAKN).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher menjelaskan, setiap orang berhak atas perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain kental dengan kearifan lokal, kehidupan masyarakat adat yang selaras dengan alam juga menjadikan mereka terhindar dari berbagai konflik sosial.

Gus Menteri, sapaannya, menegaskan, pembangunan desa juga tidak boleh lepas dari akar budaya dan adat istiadat desa

Gubernur Bali Wayan Koster berkomitmen penuh dalam menjaga alam, adat dan budaya Bali. Hal ini dibuktikan dengan berbagai terobosan keberpihakan pada adat dan budaya yang salah satunya diwujudkan dengan pembangunan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang peletakan batu pertama pembangunannya akan dilaksanakan Senin (27/1).

DPD RI mendesak pemerintah  segera mengeluarkan aturan turunan berupa PP yang mengatur tentang hutan adat, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Festival Danau Toba bukan sekedar masalah pengunjung dan menguntungkan, namun sudah menyangkut kebanggan terhadap adat dan budaya.

Semenjak tahun 2005 lalu, berbagai komponen masyarakat menginginkan agar Provinsi Bali memiliki payung hukum berupa UU yang bisa dipakai untuk memperkuat keberadaan Bali dengan kekayaan dan keunikan adat-istiadat.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak segenap Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat serta pegiat organisasi di Lampung untuk bersinergi dalam memastikan pembangunan berjalan dan membawa manfaat bagi daerah.

Sebagai ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Riau, Pekanbaru tetap menjaga adat istiadat asli dari masyarakat Riau