Saya persilakan saudara Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan rapat sesuai dengan agenda rapat hari ini.

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, guna membahas Program Kerja Kementerian PUPR dalam APBN Tahun Anggaran 2025 serta evaluasi hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024.

Setidaknya Pak Menteri, kita bisa bernapas sedikit untuk preservasi (jalan). Kami berharap tambahan ini salah satu fokus kita itu adalah kepada preservasi jalan sehingga kemantapan jalan ini bisa kita jaga.

Dua lembaga ini sesuatu yang urgensinya tinggi apalagi yang berkaitan dengan early warning seperti cuaca atau gempa.

Pemerintah juga harusnya bisa melihat lebih jauh efek yang bakal terjadi dengan adanya efisiensi anggaran ini

Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) Multazamudz Dzikri mengungkapkan bahwa Provinsi Jatim kalah dengan empat provinsi lainnya soal ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mendes Yandri mengusulkan hasil dari Kopdes Merah Putih untuk disisihkan pada penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan maupun perbaikan jalan desa.

Pembukaan blokir anggaran ini terdiri dari Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, serta Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lama

Politisi PKB ini berharap pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan mandiri di luar dana transfer pusat.

Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan penggunaan anggaran Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang sudah habis sejak Januari 2025.