Sebagai mitra dari Imigrasi saya kecewa dengan pemilihan Silmy. Kemenkumham seharusnya memberi prioritas utama kepada ASN sendiri atau berasal dari penegak hukum seperti diatur dalam pasal 106 ayat 2 poin 2. Apalagi di dalam imigrasi terdapat penyidikan dan juga penegakan hukum sehingga juga ini masuk dalam bidang pertahanan dan keamanan sehingga harusnya dalam bidang imigrasi itu harus dijabat oleh ASN.

KPK masih terus mencari jejak penyuap eks Anggota KPU Wahyu Setiawan dalam perkara suap PAW anggota DPR itu.

Harun merupakan eks calon legislatif PDIP sekaligus buron kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Memang penting bagaimana pemerintah menginvestigasi ini secara menyeluruh. Karena kerugian yang ditimbulkan oleh PMK ini juga tidak kecil, sebagaimana disampaikan oleh Mentan bahwa kerugian akibat PMK ini mencapai Rp9,9 triliun.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan permohonan itu diajukan dengan keyakinan Harun tidak akan bisa ditangkap untuk jangka waktu yang lama.

Kerja sama ekstradisi ini diyakini bisa memperluas pencarian KPK terhadap Harun.

Dia mengharapkan bisa terus lulus hingga babak akhir dalam seleksi menjadi hakim agung.

Dewas KPK mengatakan Lembaga Antirasuah selalu melaporkan pergerakan pencarian Harun ke Dewas.

"ICW khawatir karena latar belakang politik Harun serta adanya keterlibatan pihak lain yang diduga petinggi partai politik tertentu, menjadikan KPK enggan untuk meringkusnya,"

"Terkait pencarian buron DPO, KPK telah bekerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri yang punya otoritas dan kewenangan," kata Ali.