Desain yang digunakan ternyata mirip dengan desain tak berbayar yang disediakan oleh laman desain Freepik.

Kartu Prakerja 2020 yang telah diluncurkan pemerintah terus menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah program pelatihan online yang dinilai tidak efektif dan salah sasaran.

Pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja terus menuai kritikan karena proses dan pelaksanaannya dinilai bermasalah. Pemerintah didesak menghentikan program itu lantaran masyarakat lebih memerlukan bantuan langsung.

"Video semacam itu (sebenarnya) bisa didapatkan oleh siapapun di media sosial secara gratis, sehingga proyek video seharga Rp5,6 triliun itu hanya menghambur - hamburkan uang negara di masa sulit seperti saat ini," kata Amin.

Bank Indonesia turunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit jadi 2 persen per bulan dari sebelumnya 2,25 persen

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati melontarkan kritik tajamnya kepada pemerintah mengenai Kartu Prakerja. Menurutnya, jumlah dana sebesar Rp 5,6 triliun yang digelontorkan Pemerintah untuk menjalankan program kartu prakerja cukup besar.

Kartu Prakerja disinyalir bermasalah dan berpotensi dikorupsi. Untuk itu, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengevaluasi program pelatihan senilai Rp5,6 triliun itu.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati, mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja karena diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan tindak kejahatan korupsi atas penunjukkan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun.

“Bahkan, orang akan mengatakan bahwa dia hanya mundur beberapa langkah untuk maju triliunan langkah," ujar Saleh