Penolakan terhadap legalisasi investasi Minuman Keras (Miras) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terus bermunculan. Salah satunya datang dari Fraksi PPP DPR RI.

Kalangan dewan menilai wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukan pilihan ideal untuk merespon polemik penggunaan pasal karet dalam UU tersebut.

Tidak ada tarik ulur kepentingan fraksi-fraksi di DPR terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), terkait belum disahkan-nya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Kejadian tewasnya salah seorang tahanan Polresta Balikpapan, yakni Herman merupakan tamparan keras bagi komitmen “Presisi” yang digaungkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Klaim Andi Arief soal Presiden RI Joko Widodo menegur Kepala KSP Moeldoko terkait isu kudeta Partai Demokrat terus menuai komentar beragam dari berbagai kalangan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai Undang Undang Pemilu yang sudah ada saat ini tidak perlu lagi direvisi.

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi IX DPR diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap BPJS Kesehatan. 

Kalangan dewan menyesalkan peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 tertanggal 30 Desember 2020 yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beberapa jenis pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani meminta Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti hasil investigasi Komnas HAM terkait penembakan sejumlah anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Menurut anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, ada sekitar 13 Komisaris Jenderal Polisi yang masih aktif. Baik itu jenderal yang berada di internal maupun eksternal Polri.