Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kemenhub meningkatkan SDM pengawas dan membuat skema pengawasan berbasis teknologi terhadap kendaraan ODOL.

Poin berikutnya, Komisi V meminta Ditjen Perkeretaapian dan Direktur PT. KCIC memperjelas status kepemilikan dari struktur permodalan pasca perubahan postur anggaran dalam penyelenggaraan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Personil KPLP akan selalu siaga dalam menegakan fungsi penjagaan dan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan dan keamanan di Perairan Indonesia.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan Komisi V meminta Kemenhub untuk semakin meningkatkan berbagai sarana dan prasarana seperti pelabuhan, bandara, terminal bus dan stasiun kereta api di Indonesia.

Terimakasih ke Kepolisian, Pemkot Depok, DKI, dan Pimpinan MPR

Regident ini vital. Dan Polri selama ini sangat profesional dalam regident ini. Sebab regident ini berkaitan erat dengan kewenangan Polri sebagai penegak hukum.

Pemerintah terutama Kemenhub harus menyiapkan kesiapan Bandara, Pelabuhan, dan tempat sejenisnya guna mengantisipasi lonjakan penumpang pada Nataru. Jangan sampai minim persiapan mengakibatkan kerumunan.

Muhadjir menuturkan bahwa secara umum berbagai langkah sudah disiapkan oleh Kemenhub, Kapolri, maupun pihak PT ASDP Indonesia Ferry, guna mengantisipasi terjadinya pergerakan orang secara masif.

Perlu dilakukan rapat internal di  Ditjen Perhubungan Daratnya. Pak Budi (Menteri Perhubungan) dan jajarannya harus meredam, daftar nama yang beredar itu benar atau tidak. Kalau tidak benar ya tinggal disampaikan bahwa itu hoaks.